Rupiah mengalami tekanan dan melemah terhadap mata uang dolar sejak awal tahun 2018. Kondisi tersebut banyak disebut oleh para pakar ekonomi lebih sebagai pengaruh eksternal dibandingkan fundamental dalam negeri, meskipun ada sebagian pakar ekonomi juga yang menyatakan sebaliknya. Kondisi yang terjadi terhadap rupiah diyakini disebabkan karena membaiknya perekonomian Amerika yang ditandai oleh peningkatan investasi, konsumsi, dan lapangan kerja di sana.
Namun, ada pula yang berpendapat bahwa selain faktor membaiknya ekonomi Amerika, juga karena adanya ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika yang diperkirakan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam setahun ini. Bank Indonesia (BI) meyakini Indonesia akan berhasil melewati tekanan ini dengan baik, karena mempunyai perekonomian yang tetap tumbuh berkesinambungan dan stabil.
Kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercermin dari data realisasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Triwulan IV-2017, serta pertumbuhan PDB Triwulan I - 2018 sebesar 5,06 persen (yoy), yang tetap stabil, kuat, dengan struktur ekonomi yang lebih baik. Terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika, Indonesia saat ini sedang menghadapi (potensi) masalah ekonomi akibat efek lanjutan pelemahan tersebut.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro memproyeksikan, defisit transaksi berjalan Triwulan I - 2018 mencapai 2,29% PDB. Pelebaran terutama dipengaruhi kenaikan impor yang cukup tinggi. Sampai akhir 2018 diproyeksikan, defisit transaksi berjalan masih akan ada di level aman, sekitar 2% PDB.
Sedangkan proyeksi BI sebesar 2,2% – 2,3% dari PDB. Sedangkan, data versi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) hingga April 2018 menunjukkan, nilai impor tumbuh 10,88% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor yang 2,03% (year over year).
Kurs atau nilai tukar mata uang suatu negara dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan (supply-demand). Sehingga apabila permintaan atas suatu mata uang meningkat dan tidak dibarengi oleh penawarannya, maka dipastikan terjadi kenaikan nilai tukar atas mata uang tersebut dan vise versa. Apa yang terjadi terhadap rupiah saat ini, kurang lebih tidak berbeda jauh dengan gambaran umum tersebut. Mengapa demikian, karena neraca transaksi berjalan di mana termasuk neraca perdagangan di dalamnya dan bagian dari neraca pembayaran, sudah terindikasi tidak sehat (defisit) sejak kuartal akhir 2011.
Hal yang menjadi perhatian dalam fenomena pelemahan rupiah ini adalah lebih terhadap pengaruhnya kepada kinerja ekspor. Karena secara teori, pelemahan nilai tukar akan menjadikan bertambah tingginya biaya impor, karena semakin mahalnya harga barang yang diimpor bila dikonversikan ke mata uang lokal. Namun, tidak demikian dengan ekspor, seharusnya merosotnya nilai tukar mata uang membuat komoditas ekspor terlihat lebih seksi karena menjadi lebih murah menurut negara pengimpor. Selain itu, eksportir akan menikmati profit yang lebih tinggi karena transaksi dilakukan dalam valuta asing.
Namun, apakah demikian yang terjadi? Kurs tengah rupiah terhadap dolar Amerika versi BI melemah 4.39% secara akumulasi 4 bulan berturut-turut (Feb – Mei 2018), setelah sebelumnya menguat 1.30% di Januari 2018. Sedangkan release BPS Triwulan I - 2018 menunjukkan bahwa neraca perdagangan hanya surplus US$ 282 juta, karena harus mengalami defisit di 2 bulan pertama. Bila berkaca pada teori, maka pelemahan yang terjadi sejak awal tahun ini seharusnya tidak membuat neraca perdagangan melempem di 2 bulan awal, dan mampu mengerek performa ekspor pada bulan-bulan berikutnya.
Fakta di atas menunjukkan bahwa pelemahan yang terjadi sejak awal tahun malah direspons dengan pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor pada Januari dan Februari yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan sebesar US$ -756 juta dan
US$ -52,9 juta. Data DJBC menunjukkan bahwa ekspor Indonesia yang didominasi ekspor nonmigas sebesar 90%, hingga April 2018 hanya mencatat pertumbuhan 2,03% saja dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kinerja ekspor non migas sebenarnya sudah dikuasai oleh sektor manufaktur sekitar 75% dibanding sektor komoditas yang 23%. Namun, pertumbuhan sektor manufaktur hanya 6,36% bahkan sektor komoditas tumbuh negatif -11,55%.
Sehingga, apabila dilihat fakta kinerja ekspor tersebut, jelas terlihat bahwa faktor pelemahan rupiah tidak serta merta mendorong performa ekspor Indonesia. Pertanyaan besar ada di sektor komoditas yang seharusnya bisa tumbuh luar biasa mengingat proses produksi yang tidak begitu kompleks. Tapi, apa daya malah komoditas sekelas batubara menjadi top loser di sektor ini, pun demikian dengan sektor manufaktur yang hanya mampu tumbuh 1 digit.
Hal serupa juga dialami oleh andalan ekspor Indonesia lainnya yaitu kelapa sawit. Setelah sempat mengalami booming harga di awal 2017, kini primadona Indonesia tersebut masih mengalami lesu harga dengan kisaran US$ 600-700 per metrik tonnya. Masalah bertambah dengan pemberian bea masuk tambahan dari negara tujuan ekspor CPO (India) yang mengakibatkan harga CPO Indonesia menjadi kurang kompetitif.
Bagaimana dengan sektor manufaktur yang merupakan kontributor terbesar ekspor Indonesia? Meskipun dalam beberapa tahun terakhir nilai sektor manufaktur dua kali lebih besar dibandingkan sektor komoditas, namun kinerjanya masih fluktuatif sehingga tercermin bahwa fondasi industri manufaktur Indonesia belum kuat. Fondasi yang belum kuat tersebut bisa jadi disebabkan industri manufaktur Indonesia yang belum tinggi nilai tambahnya. Hal itu terindikasi dari 5 produk manufaktur terpopuler yang rata-rata masih merupakan olahan komoditas primer seperti besi dan baja dasar, barang plastik (pengemasan), logam dasar mulia, bubur kertas (pulp), dan mesin untuk keperluan umum.
Indonesia belum mempunyai industri yang mampu menghasilkan produk yang dapat melayani kebutuhan industri dalam negeri. Hampir sebagian besar kebutuhan operasional industri dalam negeri masih tergantung pasokan dari luar negeri. Data impor DJBC hingga Mei 2018 menunjukkan bahwa impor bahan baku dan penolong masih mendominasi kinerja impor hampir 70%. Sektor industri pengolahan merajai impor bahan baku penolong dengan porsi 88,67%, di mana impor tertinggi dilakukan atas produk logam dasar, komputer, barang elektronik dan optik, serta bahan kimia dan barang dari bahan kimia.
Di satu sisi menonjolnya impor bahan baku dan penolong mengindikasikan kegiatan industri yang masih menggeliat sehingga sedikit menghibur atas isu deindustrialisasi yang terjadi negeri ini. Ditambah lagi impor barang modal yang sekarang merangsek di urutan ke-2 di atas barang konsumsi, yang (mungkin) menjadi sinyal bergeraknya industrialisasi. Namun, di sisi lain hal itu memperlihatkan adanya ketergantungan industri manufaktur Indonesia atas pasokan bahan baku penolongnya dari luar negeri, dengan kata lain belum bisa mandiri menyediakan supply bagi kebutuhan industrinya sendiri.
Tentunya hilirisasi produksi atau industri menjadi hal yang penting dalam mengatasi ketergantungan di atas. Karena dengan hilirisasi, ketersediaan bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, hingga barang modal akan dapat dipenuhi di dalam negeri sehingga tidak akan terjadi gejolak saat mata uang melemah ataupun gejolak ekonomi global.
Indonesia tidak perlu malu mencontoh Vietnam yang mampu memvariasikan hasil industrinya sehingga mampu menjadi motor ekonomi nasional di saat lesunya ekonomi dunia, sehingga kinerja ekspornya mampu berkontribusi hingga 90%, bandingkan dengan kinerja ekspor kita yang hanya mampu menyumbang sekitar 25% saja. Meskipun memang ekspor tidak harus hingga 90% seperti Vietnam, karena ketergantungan terhadap ekspor juga dapat meningkatkan risk eksposureatas volatilas pasar global (ingat krisis keuangan global 2008/2009).
Sebenarnya pemerintah telah menyediakan kemudahan fiskal maupun prosedural bagi industri guna meningkatkan produksinya, utamanya untuk kepentingan ekspor. Sayangnya, para eksportir atau dunia usaha masih banyak yang belum bernafsu memanfaatkan fasilitas ini. Data yang diambil sejak 2014 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia lebih banyak dilakukan oleh eksportir yang tidak menggunakan fasilitas. Namun demikian pertumbuhan ekspor yang menggunakan fasilitas lebih tinggi dibanding yang tidak menggunakan fasilitas, di mana pada 2017 masing-masing adalah 43,61% dan 3,58%.
Pertanyaan yang muncul, mengapa masih banyak industri yang tidak berhasrat untuk memanfaatkan fasilitas itu? Ketergantungan atas dolar Amerika sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional bisa jadi salah satu penyebab juga. Permintaan atas dolar untuk kepentingan impor tidak dibarengi oleh suplai mata uang tersebut dari sisi ekspor.
Destinasi ekspor Indonesia saat ini adalah tertinggi ke Tiongkok dengan porsi 15% hingga April 2018 disusul Jepang dan Amerika masing-masing 11,2% dan 10,7%. Dari komposisi tujuan ekspor itu, sebenarnya Indonesia dapat mengusahakan untuk melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang selain dolar Amerika, seperti Renmimbi Tiongkok atau Yen Jepang, misalnya. Apalagi Tiongkok telah melakukan perjanjian currency swap dengan Indonesia pada 2009, berupa penempatan 100 miliar Renmimbi di Bank Indonesia.
Pemerintah memang dituntut harus bekerja lebih keras untuk mengatasi permasalahan ekspor ini. Hilirisasi industri bisa menjadi jalan keluar untuk menguatkan fundamental ekspor, meskipun tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Fasilitas fiskal maupun prosedural bagi industri dalam negeri menjadi salah satu pilihan mempercepat proses itu. Bila saat ini fasilitas tersebut hanya diberikan kepada industri yang berorientasi ekspor, maka perlu dipikirkan kembali fasilitas apa yang dapat diberikan bagi industri yang memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama industri yang menyediakan kebutuhan bahan baku penolong maupun barang modal.
Diversifikasi penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional juga tak kalah penting, bahkan sepertinya dapat menjadi opsi jangka pendek mengatasi permasalahan ekspor. Melalui perjanjian currency swap dengan mitra dagang seperti Jepang atau Tiongkok seharusnya dapat mengurangi ketergantungan mata uang dolar Amerika sehingga tekanan pada rupiah dapat berkurang. Karena, kalau semua transaksi perdagangan harus selalu menggunakan mata uang dolar Amerika maka bisa jadi suatu hari nanti impor akan dibayar dengan menggunakan "yen", yaitu "yen ono duite".
